oleh

Tidak Transparant, Di Duga Oknum Kabid SD Kab Ngawi Sembunyikan Sesuatu Terkait Anggaran Dana (DAK)

Ngawi–HARIANSOLORAYA.CO.ID–Sungguh tidak bisa dinalar di era keterbukaan publik saat ini, ada saja oknum pejabat yang seolah-olah berusaha menutupi sebuah kasus dan informasi publik yang sudah menjadi hak setiap warga negara.

Masyarakat sekarang sudah paham, tentang bagaimana penggunaan dana alokasi khusus (DAK) terhadap Sekolah sekolah dan di lingkup dinas pendidikan dimana anggaran tersebut sudah terprogram sebagai dasar peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan sekolah,

Dinas pendidikan di Kabupaten Ngawi justru sangat beda, dimana keterbukaan publik masih sering ditutup tutupi khususnya pada bidang sekolah dasar (SD) yang menggunakan anggaran dana (DAK).

Sebut saja Sumiati, S.Pd, M.Pd, salah satu kabid pembinaan sekolah dasar (SD) yang ada dikabupaten ngawi, ” justru terkesan berbelit-belit, “sewaktu disambangi oleh awak media, prihal sejauh mana penggunaan dana alokasi khusus (DAK) yang dikelolah setiap sekolah, “Sumiati justru engan menjawab dan hanya mengatakan “saya tidak punya data sekolah dasar SD bagi segiap penerima dana DAK, lebih jelasnya tunggu saja pak Tulus bila selesai diklat,” tuturnya ‘saat usai ditemui diruang kerjanya Senin 22/6/20.

Mantan KUPTD pendidikan kecamatan Ngawi tersebut mengatakan, kalau katanya dia Sumiati (Red) tidak mempunyai copy salinan dokumen sekolah dasar SD yang menerima proyek dari dana DAK, lanjut awak media pertanyakan , kapan kira- kira pak tulus selesai diklat,,,? sumiati justru menjawab, silahkan aja di cek satu persatu tiap sekolah dasar SD yang ada di kacamatan, nanti akan ketemu jawabannya, ‘kami ini sudah bekerja secara transparant” terangnya.

Sumiati tetap tidak memberikan jawaban informasi, setelah lama beradu argumen kepada awak media terkait penerima dana DAK,”dengan sikap tegas hanya menjawab, bapak tidak usah macem-macem dengan saya,”

Tentu dari hal tersebut banyak timbul pertanyaan publik, ada apa informasi DAK disembunyikan?, padahal harusnya sebagai pejabat publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat sesuai UU KIP No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik, tuturnya (*)……

SHARE

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKINI