oleh

Lembaga Swadaya Masyarakat LSM (GJL) Audiensi Bersama Ketua DPRD Kab.Pati

-DAERAH-42 views

PATI–HARIANSOLORAYA.CO.ID–LSM (GJL) Gerakan Jalan Lurus, ‘saat ini menggelar audiensi bersama DPRD Kabupaten Pati
Kamis 25 Juni 2020 di ruang sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pati.

Audiensi tersebut mengusung tema tentang perlunya pembuatan produk hukum ( UU, Perda ataupun Perbup ) yang berpihak kepada masyarakat dalam mengatur tentang pemerataan tanah oleh petani, karna melihat kondisi tanah di kabupaten Pati pada umumnya kondisi tanahnya miring, Sehingga dianggap kurang produktif. Ujar Riyanta SH

Semntara slah satu aktifis GJL dari Pati kidul memaparkan, “bahwa pemerataan tanah pertanian tujuanya untuk meningkatkan produktifitas tanah agar dapat berguna dan bisa meningkatkan kesejahteraan petani, maka dari itu, ‘kami meminta agar bisa dibuatkan regulasi yang jelas, berupa 🙁 Perda atau Perbup ) bila perlu koperasi /industri juga masuk agar dapat menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja agar dapat menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pati pada umumnya.

Masih ditempat yang sama, Ali Yusron (GJL) Pucakwangi mengatakan, kalau kedatangan kami sangat simpel, yaitu: bagaimana kita bisa saling melindungi dalam menata lingkungan pemerataan tanah yg di gunakan untuk pertanian dengan dasar Undang undang (UU) dengan regulasi yg jelas.

Audiensi yang dihadiri sekitar100 orang ini disambut baik oleh Ketua DPRD kabupaten Pati (Ali Badrudin) menurutnya, pastinya kami akan perjuangkan aspirasi rakyat, karena kami dipilih oleh rakyat maka sudah menjadi tugas kami memperjuangkan kepentingan rakyat, kami ada karna rakyat.

Menurut ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin bahwa Aspirasi yg di usung oleh GJL kami sudah paham maksud dan tujuannya, dengan bisa di buatkan produk hukum demi melindungi masyarakat dalam meratakan tanahnya agar tidak di hantui rasa takut.

Produk tersebut nantinya akan kami kaji dulu sehingga tidak bertabrakan dengan produk hukum atau peraturan lain, kajian ini juga nantinya kami akan melibatkan akademisi, seperti Pemerintah, dan Tokoh masyarakat. Imbuhnya.

Ditempat terpisah Kabag Hukum SETDA Pati, Siti Zubaedi memberikan tanggapan bahwa,
Terkait produk hukum tersebut nantinya kami harus kordinasikan dengan Pemprof Jateng,
Dalam pembuatan produk hukum secara tehnis, selain itu siti subaedi akan membahas lebih lanjut dengan pihak pihak terkait, Mengingat Undang undang Minerba saat ini, sudah menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi dan bukan lagi kewenangan pemerintah daerah seperti sebelum tahun 2012, selama produk hukum tidak bertentangan dengan peraturan lainya.

Dalam Audiensi ini dihadiri banyak dari pejabat, Diantaranya ketua dan anggota DPRD serta anggota dewan dari masing masing Praksi,

Hadir pula Ketua Komisi A (Dicko Bambang Susilo) Siti Maudluah ( Ket Komisi B ) serta Ketua DPRD kabupaten Pati ) .(*)****

SAG

SHARE

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKINI